NORMA JABARAN ATAU PENORMAAN JABATAN

Norma jabaran adalah suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) daripada Penguasa Administrasi Negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkrit dan praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap undang-undang dan apda umumnya juga pepraturan pemerintah hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip atau umum, abstrak, dan impersonal sedangkan dalam praktek kehidupan masyarakat selalau bersifat konkrit dan kasual (menurut kasus tertentu) dan personal. Oleh karena itu, maka setiap ketentuan undang-undang (dalam arti luas) yang bersifat umum perlu dijabarkan lebih lanjut oleh administrasi negara. Penormaan jabaran bukan penetapan (beschikking) melainkan suatu sarana belaka untuk membuat ketentuan umum peraundang-undangan dapat diterapkan kedalam praktek. Norma jabar bukan peraturan yang berlaku umum, bukan undang-undang dalam arti luas. Namun demikian, norma jabaran wajib diumumkan secara luas agar supaya setiap warga masyarakan atau pihak yang bersangkutan mengetahui. Contoh dari norma jabaran adalah surat edaran atau surat instruksi dinas. Jadi jelaslah bahwa norma jabaran bukan merupakan delegated legislation oleh karena bukan ketentuan umum perundang-undangan, bukan undang-undang dalam arti luas. Namun demikian, norma jabaran merupakan perbuatan hukum (rechtshandeling) daripada Administrasi Negara jadi suatu perbuatan yang ditujukan kepada atau dimaksudkan untuk mempunyai akibat-akibat hukum serta mengikat pada pihak yang bersangkutan kepada Pengusa Administrasi Negara. Dengan kata lain, ketidaktaatan kepada atau pelanggaran daripada norma jabaran dikenakan sanksi hukum.